Konflik Indonesia Vs Malaysia Part 2

Berikut postingan lanjutan dari Konflik Indonesia VS Malaysia Part 1.


Konflik Ambalat

Pada tahun 1967 Indonesia dan Malaysia melakukan pertemuan teknis pertama kali untuk merundingkan hukum laut antara kedua negara. Pada pertemuan tersebut disepakati batas-batas kedua negara (kecuali Sipadan dan Ligitan yang diberlakukan dalam status quo). 27 Oktober 1969, dilakukan penandatanganan Perjanjian Tapal Batas Kontinental Indonesia-Malaysia. Namun pada tahun 1969 Malaysia melakukan pemetaan secara sepihak dan memasukkan Pulau Sipadan, Ligitan, dan Batu Puteh (Pedra Blanca) kedalam wilayahnya. Indonesia dan Singapura yang merasa mempunyai hak kepemilikan atas beberapa pulau tersebut tidak mengakui peta baru buatan Malaysia tersebut.

Indonesia menganggap Malaysia melakukan usaha ekspansi secara kontinyu setelah pada tahun 1979 Malaysia kembali membuat peta baru mengenai tapal batas kontinental dan maritim dengan secara sepihak membuat perbatasan maritimnya sendiri dengan memasukkan blok Ambalat ke dalam wilayahnya. Malaysia memakukan koordina t4° 10' arah utara melewati Pulau Sebatik. Kasus 

Kasus Ambalat kembali mencuat setelah Mahkamah Internasional pada 17 Desember 2002 memutuskan Pulau Sipadan dan Ligitan berada dalam wilayah Malaysia. Setelah keputusan itu, terjadi beberapa runtutan peristiwa soal klaim kedua negara atas Kepulauan Ambalat.

Berikut runtutan kasus yang saya ambil dari http://aguskuswanto.wordpress.com/2009/06/04/kronologi-sengketa-ambalat/ :

21 Februari 2005

• di Takat Unarang (nama resmi Karang Unarang) Sebanyak 17 pekerja Indonesia ditangkap oleh awak kapal perang Malaysia KD Sri Malaka,
• Angkatan laut Malaysia mengejar nelayan Indonesia keluar Ambalat.
• Malaysia dan Indonesia memberikan hak menambang ke Shell, Unocal dan ENI. Berkaitan dengan itu pula surat kabar Kompas mengeluarkan berita bahwa Menteri Pertahanan Malaysia telah memohon maaf berkaitan perkara tersebut. Berita tersebut segera disanggah oleh Menteri Pertahanan Malaysia yang menyatakan bahwa kawasan tersebut adalah dalam kawasan yang dituntut oleh Malaysia, dengan itu Malaysia tidak mempunyai sebab untuk memohon maaf karena berada dalam perairan sendiri. Sejajar dengan itu, Malaysia menimbang untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap surat kabar KOMPAS yang dianggap menyiarkan informasi yang tidak benar dengan sengaja.
• Pemimpin Redaksi Kompas, Suryopratomo kemudian membuat permohonan maaf dalam sebuah berita yang dilaporkan di halaman depan harian tersebut pada 4 Mei 2005, di bawah judul Kompas dan Deputi Perdana Menteri Malaysia Sepakat Berdamai.
• Pada koordinat: 4°6′03.59″N 118°37′43.52″E / 4.1009972°N 118.6287556°E / 4.1009972; 118.6287556 terjadi ketegangan yang melibatkan kapal perang pihak Malaysia KD Sri Johor, KD Buang danKota Baharu berikut dua kapal patroli sedangkan kapal perang dari pihak Indonesia melibatkan KRI Wiratno, KRI Tongkol, KRI Tedong NagaKRI K.S. Tubun, KRI Nuku dan KRI Singa ^[6] yang kemudian terjadiInsiden Penyerempetan Kapal RI dan Malaysia 2005, yaitu peristiwa pada tgl. 8 April 2005 Kapal Republik Indonesia Tedong Naga(Indonesia) yang menyerempet Kapal Diraja Rencong (Malaysia) sebanyak tiga kali, akan tetapi tidak pernah terjadi tembak-menembak karena adanya Surat Keputusan Panglima TNI Nomor: Skep/158/IV/2005 tanggal 21 April 2005 bahwa pada masa damai, unsur TNI AL di wilayah perbatasan RI-Malaysia harus bersikap kedepankan perdamaian dan TNI AL hanya diperbolehkan melepaskan tembakan bilamana setelah diawali adanya tembakan dari pihak Malaysia terlebih dahulu.
• Shamsudin Bardan, Ketua Eksekutif Persekutuan Majikan-majikan Malaysia (MEF) menganjurkan agar warga Malaysia mengurangi pemakaian tenaga kerja berasal dari Indonesia
• Pihak Indonesia mengklaim adanya 35 kali pelanggaran perbatasan oleh Malaysia.

24 Februari 2007

Pukul 10.00 WITA  kapal perang Malaysia KD Budiman dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh satu mil laut, pada sore harinya, pukul 15.00 WITA, kapal perang KD Sri Perlis melintas dengan kecepatan 10 knot memasuki wilayah Republik Indonesia sejauh dua mil laut yang setelah itu dibayang-bayangi KRI Welang, kedua kapal berhasil diusir keluar wilayah Republik Indonesia.

25 Februari 2007

Pukul 09.00 WITA KD Sri Perli memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard yang akhirnya diusir keluar oleh KRI Untung Suropati, kembali sekitar pukul 11.00, satu pesawat udara patroli maritim Malaysia jenis Beech Craft B 200 T Superking melintas memasuki wilayah RI sejauh 3.000 yard, kemudian empat kapal perang yakni KRI Ki Hadjar Dewantara, KRI Keris, KRI Untung Suropati danKRI Welang disiagakan.

 21 Maret 2009 

(http://news.okezone.com/read/2009/03/21/1/203607/1/)

Pengamanan wilayah Ambalat terus diperketat. Sebanyak 130 pasukan marinir yang tergabung dalam Satuan Tugas (Satgas) Ambalat IX kembali dikerahkan ke wilayah yang sampai sekarang masih menjadi sengketa antara pemerintah RI dengan Malaysia itu.

Komandan Pasmar-1 Brigadir Jendral TNI (Mar) I Wayan Mendra memastikan pengerahan pasukan tersebut tidak terkait peningkatan intensitas ketegangan di perairan Ambalat. Tapi murni bagian rotasi pasukan keamanan yang sebelumnya telah bertugas selama 6 bulan.

Kepala Dinas Penerangan Armada RI Kawasan Timur (Armatim) Letkol TNI (KH) Tony Saiful mengatakan penjagaan keamanan di wilayah perairan Ambalat memang menjadi prioritas TNI. Armatim sendiri telah menempatkan sejumlah kapal perang jenis korvet untuk melakukan patroli rutin di wilayah sengketa antara NKRI dengan pemerintah Malaysia ini.

Perhatian TNI AL dalam pengamanan kepulauan Ambalat ini berulang kali di tegaskan KSAL Laksamana TNI Tedjo Edhy Purdijatno. Dalam sebuah kesempatan wawancara dia bahkan mengisyaratkan rencana penambahan kekuatan pasukan marinir di darat maupun di perairan untuk mempertegas eksistensi NKRI di wilayah sengketa ini.

02 Juni 2009 | 08:10 WIB : Cadangan Minyak dan Gas Ambalat Sangat Besar

TEMPO Interaktif, Jakarta: Kawasan perairan Ambalat menyimpan kandungan minyak dan gas bumi dalam jumlah besar. Menurut ahli geologi dari lembaga konsultan Exploration Think Tank Indonesia (ETTI) Andang Bachtiar, satu titik tambang di Ambalat menyimpan cadangan potensial 764 juta barel minyak dan 1,4 triliun kaki kubik gas. “Itu baru satu titik dari sembilan titik yang ada di Ambalat,” ujarnya kemarin.

Menurut dia, perairan Ambalat, yang terdiri atas tiga blok–East Ambalat (dikelola Chevron), Ambalat (ENI Lasmo), dan Bougainvillea–secara bisnis dan ekonomi sangat menjanjikan.

“Pemerintah harus segera mengembangkannya,” kata mantan Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia itu. Kegiatan eksplorasi bisa dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah menandatangani kontrak kerja sama.

Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, R. Priyono, menyatakan pihaknya merekomendasikan perpanjangan kontrak Blok East Ambalat kepada Chevron. “Wewenang perpanjangan kontrak ada di tangan pemerintah, tapi kami tetap akan merekomendasikan untuk diperpanjang karena wilayahnya sangat strategis,” ujarnya.

Kontrak kerja sama dengan Chevron akan berakhir pada 2010 dan kemungkinan besar diperpanjang hingga 2014. Ketika disinggung berapa besar cadangan minyak dan gas bumi di wilayah itu, Priyono mengatakan belum bisa ditentukan. “Prosesnya masih survei seismik,” katanya.

Adapun Blok Ambalat, yang kini dikelola oleh perusahaan minyak asal Italia, ENI Lasmo, menurut Priyono juga masih dalam tahap survei seismik. Dia memastikan semua proses eksplorasi masih berjalan, meskipun perairan Ambalat sedang bergolak. “Kegiatan kedua perusahaan itu dikawal oleh Tentara Nasional Indonesia,” ujarnya.

Malaysia mengklaim wilayah perairan Ambalat, yang mencakup 25.700 kilometer persegi atau hampir seluas seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Kedua wilayah kerja minyak dan gas bumi itu diberi nama Blok ND-6 dan ND-7.

Sebelumnya, kedua blok itu dinamakan Blok Y dan Z. Malaysia pada 2002 menyerahkan kedua blok itu kepada Shell (Belanda), yang bekerja sama dengan Petronas Carigali Sdn Bhd (Malaysia).

3 Juni 2009

( Yuni Herlina Sinambela – Okezone JAKARTA)

Krisis Blok Ambalat atara Pemerintah Indonesia dan Malaysia terus memanas. Sebanyak 13 kali kapal dan pesawat Angkatan Tentara Malaysia memasuki wilayah kedaulatan Indonesia di Ambalat, Kalimantan Timur, sejak Januari 2009.

Hal ini mengundang keseriusan bagi Indonesia untuk menegakkan kedaulatan di Blok Ambalat. Sebab itu, DPR bersama parlemen Belanda mengadakan pertemuan untuk membahas kerja sama pemenuhan kebutuhan kapal perang canggih untuk pertahanan keamanan dan menjaga kedaulatan NKRI. 

3 Juni 2009

(http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/06/03/1/225557/)

Memanasnya hubungan Indonesia-Malaysia rupanya menyulut nasionalisme sekelompok orang di Jakarta. Bahkan pada hari ini, Kedutaan Besar Malaysia akan didatangi para pengunjuk rasa. Namun belum diketahui identitas kelompok yang akan melakukan unjuk rasa pada pukul 10.00 WIB tersebut. Pihak Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, Rabu (3/6/2009), saat dikonfirmasi okezone perihal ini, menolak untuk memberikan informasi.

Sementara TMC juga melansir unjuk rasa lainnya yang akan berlangsung di Bundaran Hotel Indonesia pada pukul 15.00 WIB. Tidak disebutkan agenda serta identitas pengunjuk rasa.